JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki masalah dalam membayar kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Ia menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pelunasan dengan jumlah sekitar Rp1,2 triliun per tahun kepada China.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat.
Dengan nada yakin, ia memastikan negara memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban tersebut tanpa membebani perekonomian nasional.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” ujar Prabowo kepada wartawan.
Menurut Presiden, persoalan yang terkait dengan proyek strategis nasional seperti kereta cepat sebaiknya tidak hanya dipandang dari sisi pembiayaan, melainkan juga manfaat luas yang diberikan bagi masyarakat.
Manfaat Kereta Cepat Bagi Masyarakat dan Lingkungan
Prabowo menjelaskan bahwa keberadaan Kereta Cepat Whoosh, yang dibangun sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo, membawa banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Selain mengurangi kemacetan dan menekan polusi udara, kereta cepat juga memberikan efisiensi waktu perjalanan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Lebih dari sekadar sarana transportasi, proyek ini menurut Prabowo merupakan simbol kemajuan teknologi nasional sekaligus wujud kerja sama yang solid antara Indonesia dan China. Oleh karena itu, ia meminta publik untuk tidak memperkeruh suasana dengan memperdebatkan polemik utang proyek tersebut.
“Jadi, sudahlah. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” tegas mantan Danjen Kopassus itu.
Sumber Pembayaran dari Hasil Rampasan Korupsi
Saat ditanya lebih jauh mengenai sumber dana pembayaran utang tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa sebagian dana akan berasal dari hasil rampasan korupsi. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen keras untuk menutup celah korupsi dan memastikan seluruh uang negara dikembalikan demi kesejahteraan rakyat.
“Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu mencerminkan arah kebijakan antikorupsi yang lebih tegas di bawah pemerintahannya, di mana dana hasil tindak pidana korupsi akan dialokasikan untuk proyek-proyek publik yang bermanfaat, termasuk pembangunan infrastruktur strategis.
Pemerintah Bahas Restrukturisasi Utang Bersama AHY dan K/L Terkait
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan hasil koordinasi terkait restrukturisasi utang KCJB.
Dalam laporan itu, AHY menyebut bahwa pemerintah bersama sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kemenko Perekonomian, telah menyepakati skema penyelesaian keuangan proyek tersebut.
“Solusi kereta cepat Jakarta–Bandung dan pengembangan lanjutan, kami telah menggelar rapat koordinasi yang in-line dengan arahan Bapak Presiden bersama Menteri Investasi/CEO Danantara, Menteri Perhubungan, Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Keuangan,” ujar AHY melalui akun Instagram resminya.
AHY menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo akan terus mencari solusi terbaik untuk restrukturisasi keuangan, agar proyek ini tetap berkelanjutan tanpa menimbulkan beban fiskal berlebih. Setelah proses restrukturisasi rampung, pemerintah berencana memperluas jaringan kereta cepat menuju wilayah lain, termasuk Jakarta–Surabaya.
“Setelah tuntas, kita akan kembangkan jalur-jalur berikutnya sebagai wujud nyata pembangunan berkeadilan dan pemerataan antarwilayah,” pungkas AHY.
Pembangunan Transportasi Nasional Terus Berlanjut
Dengan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah, proyek kereta cepat tidak hanya menjadi simbol modernisasi transportasi, tetapi juga representasi komitmen Indonesia menuju kemandirian teknologi.
Pernyataan Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional akan tetap menjadi prioritas utama, diiringi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dengan membayar utang sekitar Rp1,2 triliun per tahun, Indonesia tidak hanya melunasi kewajiban finansial, tetapi juga memperkuat citra sebagai negara yang tanggung jawab, mampu, dan berdaulat di mata dunia.