JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat kerja sama dalam mengelola lingkungan di sektor pariwisata. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Rasio Ridho Sani di Jakarta, Senin, 22 Desember 2025.
Rizki menjelaskan bahwa perjanjian ini bertujuan memperkuat sinergi antar-kementerian. Sinergi diharapkan meningkatkan daya saing pariwisata nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Aspek keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan menjadi fokus utama. Kemenpar menekankan pentingnya partisipasi aktif pelaku usaha pariwisata dalam menjaga lingkungan hidup.
Kolaborasi ini menandai langkah konkret pemerintah mendorong pariwisata yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga ramah lingkungan. Keduanya berharap upaya ini dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Program Pendampingan untuk Pelaku Usaha
Kedua kementerian menyiapkan program pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata. Program ini bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di seluruh sektor pariwisata Indonesia.
Tim kerja akan dibentuk untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis. Selain itu, tim ini juga akan melaksanakan program bimbingan serta pendampingan bagi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Kerja sama ini mencakup sosialisasi, edukasi, publikasi, dan monitoring. Semua ini dilakukan agar perusahaan dapat menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang efektif dan konsisten.
Dengan adanya pendampingan ini, pelaku usaha pariwisata memiliki akses langsung ke standar pengelolaan lingkungan yang terbaru. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas industri pariwisata.
Pertukaran Data dan Informasi untuk Daya Saing
Rizki menekankan pentingnya berbagi data dan informasi antara kementerian. Pertukaran ini juga melibatkan pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat ekosistem pariwisata.
Data dan informasi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Hal ini membantu pemerintah memetakan potensi, kebutuhan, dan tantangan sektor pariwisata secara lebih akurat.
Sinergi data ini mendukung pengembangan pariwisata yang lebih inklusif. Selain itu, informasi yang tepat dapat memperkuat daya saing destinasi pariwisata nasional di kancah internasional.
Rasio Ridho Sani menegaskan komitmen KLH dalam mendukung pariwisata berwawasan lingkungan. Pendekatan ini mencakup pembinaan perusahaan untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan optimal.
Tindak Lanjut Nota Kesepahaman dan Implementasi
Penandatanganan perjanjian kerja sama pada 22 Desember 2025 merupakan tindak lanjut nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Pariwisata dan Menteri Lingkungan Hidup pada 13 Mei 2025. Nota tersebut fokus pada percepatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
Rasio menegaskan, hal terpenting adalah memastikan tindak lanjut konkret dari kerja sama ini. Pemerintah ingin semua kebijakan yang disepakati di atas kertas bisa diterapkan secara nyata di lapangan.
Perjanjian ini menjadi landasan bagi penguatan pengawasan dan pembinaan industri pariwisata. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan praktik-praktik ramah lingkungan dapat menjadi standar di seluruh destinasi wisata.
Kolaborasi ini juga mempertegas peran pemerintah sebagai fasilitator. Tujuannya memastikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat lokal, berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Harapan untuk Pariwisata Nasional
Kerja sama Kemenpar dan KLH diharapkan mendorong terciptanya destinasi pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia di mata global.
Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik dapat meningkatkan citra destinasi pariwisata. Citra positif ini diharapkan menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.
Melalui program pendampingan, pelaku usaha dapat meningkatkan standar layanan sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan tren global pariwisata berkelanjutan yang menjadi perhatian dunia.
Dengan sinergi antar-kementerian, diharapkan seluruh ekosistem pariwisata menjadi lebih solid. Masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah akan bekerja sama menciptakan industri pariwisata yang kuat dan ramah lingkungan.
Perjanjian kerja sama ini sekaligus membuka peluang inovasi di sektor pariwisata. Pemerintah berencana mengintegrasikan teknologi, data, dan praktik ramah lingkungan untuk membangun destinasi wisata masa depan.