JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan perlunya sinergi antara pembangunan infrastruktur fisik dan digital.
Menurut AHY, integrasi keduanya menjadi kunci memperkuat keamanan siber sekaligus menjaga kedaulatan nasional. Pernyataan ini disampaikan saat AHY menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Nasional Keamanan Siber dan Sandi Tahun Anggaran 2026.
Urgensi Kolaborasi Infrastruktur Fisik dan Digital
AHY menyebut bahwa pembangunan infrastruktur fisik seperti jaringan transportasi, energi, dan fasilitas publik harus selaras dengan infrastruktur digital. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman siber. “Kedua elemen harus berjalan beriringan agar keamanan dan efisiensi pembangunan terjaga,” jelas AHY.
Integrasi infrastruktur juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Misalnya, sistem transportasi pintar atau smart city memerlukan jaringan digital yang tangguh agar operasional lancar dan risiko gangguan minimal. AHY menekankan, pemerintah harus mampu menyesuaikan strategi pembangunan fisik dengan kebutuhan digital yang terus berkembang.
Keamanan Siber sebagai Pilar Kedaulatan Negara
Dalam kesempatan yang sama, AHY menekankan keamanan siber tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan negara. Infrastruktur digital yang kuat menjadi pertahanan utama terhadap ancaman cyber attack. Hal ini termasuk perlindungan data pemerintah, layanan publik, dan industri strategis dari serangan siber yang berpotensi merugikan negara.
BSSN berperan sebagai garda depan dalam penguatan keamanan siber. Rakornas 2026 menekankan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pihak swasta untuk membangun ekosistem keamanan digital nasional. Menurut AHY, integrasi strategi ini akan memastikan kebijakan pembangunan lebih adaptif dan tangguh.
Sinergi Pembangunan untuk Efisiensi dan Produktivitas
Kolaborasi antara infrastruktur fisik dan digital juga mendorong efisiensi pembangunan. AHY mencontohkan, jaringan transportasi yang terintegrasi dengan sistem monitoring digital mampu memprediksi arus lalu lintas, mengoptimalkan energi, dan mengurangi biaya operasional. Efisiensi ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, integrasi digital mendukung produktivitas ekonomi. Infrastruktur yang terhubung memungkinkan distribusi logistik lebih cepat, koordinasi antarwilayah lebih efisien, dan proses administrasi pemerintahan lebih transparan. AHY menilai sinergi ini sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Peran BSSN dan Lembaga Terkait
AHY menegaskan peran Badan Siber dan Sandi Negara dalam koordinasi nasional keamanan digital. BSSN bertugas mengawasi dan melindungi infrastruktur kritis, termasuk sektor energi, transportasi, dan komunikasi. Rakornas menjadi ajang evaluasi sekaligus penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta.
Lembaga terkait juga diharapkan aktif mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang siber. AHY menekankan pentingnya pelatihan, sertifikasi, dan riset untuk memastikan tenaga ahli mampu menjaga keamanan digital dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Membangun Kedaulatan Digital di Era Modern
Di era digital, kedaulatan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kontrol atas sistem informasi dan data strategis. AHY menekankan setiap proyek pembangunan harus mempertimbangkan keamanan digital sebagai bagian integral. Dengan begitu, ancaman siber dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan hingga operasional.
Strategi pembangunan hybrid ini memungkinkan pemerintah menyiapkan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan pola ancaman baru. AHY menilai pendekatan ini menjadi fondasi kuat bagi ketahanan nasional di masa depan.
Penutup dan Harapan ke Depan
AHY menegaskan bahwa kolaborasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi strategi untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional. Sinergi ini menjadi kunci agar pembangunan berjalan efisien, aman, dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga terkait, dan sektor swasta diharapkan terus berkoordinasi agar Indonesia memiliki ekosistem digital yang tangguh dan infrastruktur fisik yang mendukung kemajuan bangsa.