JAKARTA - Kolaborasi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI semakin menegaskan komitmen untuk memperkuat akses pembiayaan rumah layak bagi masyarakat. Dalam momentum peringatan hari jadi BNI ke-79, kerja sama strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan BNI.

Kegiatan ini dilangsungkan di kantor pusat BNI dengan menghadirkan sejumlah pejabat penting seperti Menteri PKP Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setiawan. Acara ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 779 debitur yang tersebar di 38 titik seluruh Indonesia.

Langkah ini mempertegas dukungan berbagai pihak terhadap percepatan pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi prioritas pemerintah.

Dorongan Optimisme di Semester Kedua

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa memasuki semester kedua tahun 2025, pihaknya akan memberikan perhatian lebih kepada mitra penyalur pembiayaan seperti BNI. Heru menekankan perlunya dorongan tambahan mengingat tren lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan penyaluran biasanya lebih tinggi di semester kedua.

“Semester II umumnya akan terlihat laju pertumbuhannya,” ujar Heru dengan optimis. Ia juga menambahkan bahwa BP Tapera akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bank penyalur untuk kemudian menetapkan kebijakan baru. Ini termasuk kemungkinan pengoptimalan kuota bagi bank-bank yang menunjukkan performa dan potensi penyaluran terbaik.

Sebagai bentuk konkret dari kerja sama ini, BNI juga telah membuktikan kontribusinya dengan menyalurkan KPR kepada para pekerja migran. Diharapkan tahun ini jumlah penyaluran tersebut dapat mencapai 20.000 unit.

Inovasi Penyaluran untuk Masyarakat Rentan

Komitmen dalam memperluas akses pembiayaan tidak hanya datang dari institusi keuangan. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah mendorong agar segmen masyarakat lain seperti petani dapat memperoleh manfaat yang sama.

Di sisi lain, kegiatan penyerahan kunci rumah secara simbolis di Jawa Barat dan Kabupaten Subang menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi lintas institusi. Acara ini merupakan bagian dari sinergi antara PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendukung program perumahan nasional.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa arahan Menteri PKP mendorong lembaganya untuk mempercepat proses pengajuan bantuan pembiayaan, yang kini telah dipangkas dari lima hari menjadi hanya tiga hari kerja. Ia juga menyoroti pentingnya akses yang mudah untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam praktik rentenir dengan bunga tinggi yang merugikan.

Realisasi Penyaluran Meningkat Signifikan

Realisasi penyaluran dana FLPP oleh BP Tapera hingga 21 Juli 2025 telah mencapai Rp16,28 triliun dengan total 141.376 unit rumah. Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bagian dari langkah konkret mendukung target nasional penyediaan perumahan yang dicanangkan pemerintah.

Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas dalam kontribusi penyaluran pembiayaan tahun ini. Total terdapat 30.803 unit rumah subsidi yang telah tersalurkan senilai Rp3,85 triliun, atau setara dengan 23,45% dari total nasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga turut memberikan dukungan terhadap inovasi perumahan vertikal sebagai solusi dari keterbatasan lahan. Ia mengingatkan masyarakat untuk mengubah pola pikir mengenai pembelian rumah yang dianggap berat, padahal dengan sistem cicilan, rumah bisa dijangkau dan menjadi aset yang bernilai.

Terobosan Program Renovasi dan Kredit Bagi Pengembang

Dalam upaya memperluas jangkauan program perumahan, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mengusulkan program renovasi rumah sebagai program unggulan. Hal ini akan berjalan beriringan dengan program FLPP yang telah lebih dulu memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan hunian terjangkau.

Tidak hanya untuk konsumen, Maruarar juga menambahkan bahwa pihaknya tengah mendorong implementasi kredit usaha perumahan yang ditujukan kepada para pengembang. Inisiatif ini dimaksudkan agar proses pembangunan rumah dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menjawab kebutuhan pasar terhadap ketersediaan rumah yang semakin meningkat.

Dukungan terhadap pembiayaan perumahan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia.