JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menggelar Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025 di Raffles Hotel, Jakarta, sebagai ajang utama memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman dan inklusif. Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran Aftech sebagai asosiasi fintech terbesar di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Tantangan Keamanan Siber

Dengan tema “Securing Economic Growth: Trusted Digital Finance as an Enabler of an Inclusive Economy”, IDBS 2025 menyasar pada isu strategis keamanan, integritas, dan kepercayaan dalam layanan keuangan digital. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus meningkat, mencapai nilai US$90 miliar pada 2024, naik 13% dari tahun sebelumnya.

Bank Indonesia melaporkan transaksi QRIS hingga kuartal II 2025 menembus Rp317 triliun, tumbuh 121% secara tahunan, dengan lebih dari 57 juta pengguna dan 93% merchant berasal dari UMKM.

Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK, Indarto Budiwitono, menekankan perlunya transformasi digital perbankan yang diimbangi dengan penguatan keamanan siber. “Bank perlu mengembangkan strategi digital yang agile dan terukur, tidak hanya dalam aspek efisiensi saja, namun hal tersebut sebagai jawaban atas ekspektasi nasabah yang semakin kompleks,” ujarnya.

Indarto juga menegaskan bahwa investasi berkelanjutan dalam keamanan siber dan teknologi seperti AI serta cloud menjadi kunci ketahanan bisnis perbankan di era digital. “Ketahanan siber bukan hanya soal pertahanan sistem, tetapi juga menyangkut reputasi dan keberlangsungan bisnis bank,” tambahnya.

Aftech Dorong Kemitraan Digital dan Inovasi Inklusif

Ketua Umum Aftech, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa IDBS tidak hanya menjadi forum dialog, melainkan juga platform pembentukan solusi konkret bagi ekosistem keuangan digital Indonesia. “Aftech menginisiasi IDBS untuk mendorong kemitraan strategis yang bisa direplikasi lintas sektor antara bank digital, fintech, regulator, dan sektor riil,” kata Pandu.

Pandu menjelaskan fokus IDBS tahun ini pada tiga hal utama: penguatan ketahanan siber dan pencegahan penipuan melalui intelijen bersama, desain produk keuangan inklusif bagi UMKM dan masyarakat underserved, serta membangun arsitektur kolaborasi berkelanjutan. “Keuangan digital yang tepercaya akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang aman, adil, dan berkelanjutan, mendukung target pertumbuhan nasional 8%,” ujarnya optimis.

Wakil Ketua Umum II Aftech, Budi Gandasoebrata, menekankan perlunya regulasi adaptif dan pengawasan berbasis risiko agar inovasi tidak mengorbankan keamanan. “Inovasi digital seperti AI dan open finance harus dijalankan secara akuntabel dengan tata kelola yang kuat, serta edukasi publik dan kampanye anti-scam yang terintegrasi lintas platform dan regulator,” jelasnya.

Dukungan Fintech untuk UMKM dan Inklusi Keuangan

Dalam sesi diskusi IDBS, peserta mengulas hambatan utama UMKM Indonesia, antara lain akses pasar, pembiayaan, dan literasi keuangan. Solusi utama yang diangkat adalah sinergi perbankan dan fintech untuk menciptakan ekosistem digital menyeluruh yang memudahkan UMKM.

Regulator mendorong pemanfaatan data digital sebagai alternatif penilaian kredit untuk UMKM underbanked. Para pelaku fintech menyediakan layanan credit scoring berbasis data transaksi elektronik dan infrastruktur pembayaran yang dapat diakses perbankan. Upaya ini juga didukung dengan program edukasi dan pendampingan terstruktur dari berbagai pihak.

Artificial Intelligence, Kunci Pertahanan Siber Masa Depan

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan BSSN, Edit Prima, menyoroti tantangan serangan siber yang semakin canggih dengan teknologi AI. “Serangan berbasis AI seperti phishing yang dipersonalisasi dan malware polymorphic hanya dapat dilawan dengan pertahanan yang juga menggunakan AI,” jelasnya.

Edit menambahkan pentingnya berbagi intelijen ancaman sebagai strategi pertahanan kolektif. “Kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, BSSN, Kominfo, hingga PPATK kini terfokus pada aksi nyata seperti berbagi intelijen siber dan pemblokiran URL berbahaya secara terkoordinasi untuk melindungi konsumen,” ujarnya.

Regulasi pendukung seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dari BI dan kebijakan BSSN mengharuskan penguatan manajemen risiko dan deteksi penipuan di seluruh sistem.

Peran Sertifikasi Elektronik dalam Membangun Kepercayaan Digital

CEO Privy sekaligus Wakil Ketua Umum I Aftech, Marshall Pribadi, menegaskan pentingnya peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dalam menjaga keamanan transaksi digital. “Membangun digital trust bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kolaborasi dan kepatuhan. Identitas digital berbasis sertifikat elektronik dari PSrE seperti Privy memberikan jaminan keamanan sekaligus kenyamanan, khususnya di industri jasa keuangan,” jelasnya.

IDBS 2025: Forum Strategis untuk Masa Depan Keuangan Digital Indonesia

Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, IDBS 2025 mencetak rekor dengan menghadirkan lebih dari 400 pemimpin dan profesional industri—hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Forum ini menjadi titik temu utama regulator, perbankan, fintech, dan sektor riil untuk merumuskan strategi masa depan keuangan digital yang inovatif, inklusif, dan aman