JAKARTA - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 mulai mengemuka sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menjelaskan bahwa penyesuaian iuran diperlukan sebagai bagian dari kerangka pendanaan yang harus diadaptasi seiring dengan kondisi fiskal dan daya beli masyarakat.
Meski rencana kenaikan ini masih dalam tahap pembahasan, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan iuran akan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Penyesuaian ini juga ditujukan untuk menjaga kelangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memperluas cakupan penerima bantuan iuran (PBI).
Skema Kenaikan dan Respons Beragam dari Berbagai Pihak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program tersebut. Selain itu, kenaikan iuran ini akan dibarengi dengan penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Sri Mulyani, pemerintah memberikan subsidi bagi peserta mandiri yang belum menyesuaikan iuran sesuai ketentuan. “Waktu keputusan menaikkan tarif BPJS memutuskan PBI dinaikkan artinya dari APBN tapi yang mandiri ga dinaikkan maka memberikan subsidi sebagian. Dari mandiri itu masih di Rp35 ribu seharusnya Rp42 ribu jadi Rp7.000-nya dibayar pemerintah terutama PBPU,” jelasnya.
Namun, besaran kenaikan iuran secara spesifik belum diumumkan. Sri Mulyani menyampaikan bahwa skema penyesuaian iuran akan dibahas lebih rinci oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang diberi mandat mengelola program.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, mengaku bahwa pihaknya belum secara resmi membahas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, ia tidak menutup kemungkinan kenaikan tarif diberlakukan, khususnya bagi mereka yang secara ekonomi mampu, mengingat kondisi defisit keuangan pemerintah saat ini.
Berbeda dengan sikap tersebut, Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FARKES) KSPI, Dimas P Wardhana, menyatakan penolakan keras terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Kami menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” tegasnya, mengingat beban finansial masyarakat yang belum pulih pasca-pandemi.
Menimbang Keberlanjutan dan Keadilan Sosial
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang menjadi isu yang sensitif mengingat peran BPJS sebagai program jaminan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan program dengan daya beli masyarakat yang bervariasi.
Pendekatan bertahap dan selektif terhadap kenaikan iuran, khususnya dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi peserta, menjadi poin penting agar program tetap berjalan tanpa membebani masyarakat kurang mampu. Penambahan alokasi anggaran untuk PBI pun menjadi salah satu upaya untuk menjaga aspek keadilan sosial dalam program ini.
Kendati demikian, tantangan tetap ada dalam menjaga keberlanjutan sistem BPJS Kesehatan yang telah mengalami tekanan akibat defisit keuangan. Oleh karena itu, diskusi dan kajian mendalam oleh Kementerian Kesehatan, BPJS, dan pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Dengan pro dan kontra yang muncul, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan informasi terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan di tahun 2026. Pemerintah pun perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan program demi kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
