JAKARTA - Pemudik yang berencana pulang kampung menggunakan pesawat pada Lebaran 2026 wajib memahami syarat tiket bebas PPN dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 6 Februari 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa PPN tiket pesawat ditanggung hingga 100% sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan biaya transportasi bagi masyarakat saat momen Idulfitri 1447 Hijriah.
Jenis Penerbangan dan Komponen Tiket yang Ditanggung
PPN DTP hanya berlaku untuk jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan kelas ekonomi. Komponen tiket yang ditanggung pemerintah meliputi tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge.
Sementara itu, komponen biaya lain tetap dikenai PPN sesuai ketentuan umum. Hal ini memastikan bahwa pemerintah menanggung hanya biaya utama yang menjadi beban pokok tiket pesawat.
Periode Pembelian dan Pelaksanaan Penerbangan
Tiket pesawat harus dibeli antara 10 Februari 2026 hingga 29 Maret 2026. Sedangkan periode pelaksanaan penerbangan ditetapkan pada 14 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026.
Jika salah satu periode tersebut tidak terpenuhi, maka PPN tiket pesawat tetap dikenakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Kebijakan ini dibuat agar penumpang dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP secara optimal.
Kondisi yang Membatalkan Fasilitas PPN DTP
PPN DTP tidak berlaku apabila penerbangan bukan kelas ekonomi. Tiket yang dibeli di luar periode yang ditetapkan juga tidak akan mendapatkan fasilitas bebas PPN.
Selain itu, jika penerbangan dilakukan di luar periode yang ditentukan atau badan usaha angkutan udara tidak menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP tepat waktu, fasilitas ini batal diterapkan. Kebijakan ini mengatur kepatuhan dan memastikan transparansi bagi semua pihak.
Manfaat Kebijakan PPN DTP bagi Pemudik
Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan biaya tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama mudik Lebaran 2026 menjadi lebih murah. Langkah ini sekaligus menjaga daya beli masyarakat di momen Idulfitri.
Dengan adanya PPN DTP, diharapkan pemudik dapat menggunakan anggaran transportasi secara lebih efisien. Masyarakat pun memiliki peluang untuk pulang kampung tanpa beban biaya tambahan akibat pajak tiket.
Cara Memastikan Tiket Mendapatkan Fasilitas Bebas PPN
Penumpang disarankan membeli tiket dalam periode yang telah ditentukan dan memilih kelas ekonomi. Pastikan pula membeli tiket melalui maskapai yang telah menyampaikan daftar transaksi PPN DTP ke pemerintah.
Dengan mengikuti panduan ini, pemudik dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP secara penuh. Kebijakan ini memberikan kepastian dan transparansi bagi seluruh calon penumpang.
Dampak Kebijakan terhadap Industri Penerbangan dan Masyarakat
PPN DTP diharapkan mendorong tingkat okupansi penerbangan selama musim mudik. Maskapai dapat menawarkan harga tiket yang lebih kompetitif sekaligus tetap menjaga margin usaha.
Di sisi masyarakat, penghematan biaya tiket diharapkan mendorong partisipasi pemudik yang lebih luas. Hal ini akan berdampak positif pada mobilitas masyarakat dan perekonomian lokal di daerah tujuan mudik.
Strategi Pemerintah untuk Mempermudah Mudik Lebaran
Kebijakan PPN DTP tiket pesawat Lebaran 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung mobilitas masyarakat. Dengan memahami syarat dan periode yang ditetapkan, pemudik dapat pulang kampung dengan biaya lebih terjangkau.
Selain itu, kebijakan ini juga mendorong disiplin maskapai dalam melaporkan transaksi pajak. Transparansi dan kepastian ini diharapkan menciptakan ekosistem penerbangan domestik yang lebih efisien dan adil bagi masyarakat.
