JAKARTA - Pertemuan tingkat global kembali menyoroti kepentingan perdagangan internasional setelah World Trade Organization menutup Konferensi Tingkat Menteri keempat belas di Yaounde, Kamerun.

Dalam forum tersebut, Indonesia tetap aktif memperjuangkan isu strategis meski tidak semua agenda mencapai konsensus. Fokus utama delegasi Indonesia tertuju pada sektor pertanian dan perikanan yang dianggap vital bagi kepentingan nasional. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia menjaga keseimbangan perdagangan sekaligus melindungi sektor domestik.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan terbatas. Walau demikian, beberapa isu penting belum mencapai titik temu di antara negara anggota. Kondisi ini membuat pembahasan lanjutan diperlukan dalam forum berikutnya. Indonesia tetap memanfaatkan momentum tersebut untuk mengamankan kepentingan strategis di sektor pangan dan kelautan.

Kesepakatan Terbatas Dalam Pertemuan Global

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendag sekaligus Ketua Delegasi RI, Johni Martha, menjelaskan beberapa isu yang berhasil disepakati. Program kerja untuk small vulnerable economies menjadi salah satu hasil pertemuan. Selain itu, pembahasan terkait subsidi perikanan juga mencapai konsensus melalui ministerial decision. Proposal G-90 mengenai Special and Differential Treatment untuk Technical Barriers To Trade dan Sanitary and Phytosanitary turut masuk dalam kesepakatan.

Namun demikian, sejumlah agenda strategis belum menemukan titik temu. Reformasi WTO, isu pertanian, serta perpanjangan moratorium bea masuk elektronik masih menjadi pembahasan yang tertunda. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas negosiasi perdagangan multilateral. Negara anggota memiliki kepentingan berbeda yang memerlukan kompromi lebih lanjut.

"Namun, pertemuan kali ini belum mencapai konsensus untuk beberapa isu penting, seperti reformasi WTO, pertanian dan perpanjangan moratorium bea masuk elektronik yang seyogianya akan berakhir akhir Maret 2026," ujar Johni. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negosiasi masih akan berlanjut. Indonesia tetap mendorong pembahasan agar menghasilkan kesepakatan yang lebih konkret.

Indonesia Tekankan Kepentingan Subsidi Perikanan

Dalam isu subsidi perikanan, Indonesia menyampaikan pernyataan nasional yang tercatat resmi sebagai dokumen konferensi. Langkah ini menjadi bentuk komitmen Indonesia mendukung perikanan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap pengelolaan sumber daya laut. Oleh karena itu, penghapusan harmful subsidies menjadi perhatian penting.

Indonesia juga mendukung kelanjutan perundingan Fisheries tahap kedua. Pendekatan tersebut dilakukan without prejudice terhadap hak dan kewajiban negara. Hal ini terutama berkaitan dengan kedaulatan coastal state sesuai dengan ketentuan internasional. Posisi Indonesia menekankan pentingnya perlindungan kepentingan negara maritim.

Selain itu, Indonesia mengakui bahwa sengketa terkait governance of the ocean dalam Fisheries tahap kedua dapat tunduk pada yurisdiksi lembaga internasional. Dalam hal ini, peran International Tribunal for the Law of the Sea menjadi relevan. Pendekatan tersebut menunjukkan kesediaan Indonesia mengikuti mekanisme hukum internasional. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas pengelolaan laut secara global.

Perjuangan Indonesia Pada Isu Pertanian

Selain perikanan, Indonesia juga aktif memperjuangkan dimulainya kembali perundingan pertanian. Fokus utama diarahkan pada cadangan pangan pemerintah atau Public Stockholding. Isu ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Indonesia menganggap kebijakan cadangan pangan harus mendapatkan ruang dalam aturan perdagangan global.

Delegasi Indonesia juga terlibat dalam pertemuan tingkat Menteri Cairns Group. Forum tersebut menghasilkan pernyataan bersama terkait pengurangan subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kompetisi yang lebih adil. Negara berkembang seperti Indonesia memerlukan kebijakan yang tidak merugikan sektor pertanian domestik.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional. Indonesia juga mendorong sistem perdagangan yang lebih seimbang. Pendekatan kolektif dengan negara lain menjadi strategi untuk memperkuat posisi negosiasi. Hal ini penting dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang kompleks.

Pembahasan Lanjutan Paket Kesepakatan Yaounde

Johni menyampaikan bahwa isu yang belum mencapai kesepakatan akan dibahas lebih lanjut di Jenewa. Pembahasan tersebut tetap menjadi bagian dari Paket Kesepakatan Yaounde. Langkah ini menunjukkan bahwa proses negosiasi belum berakhir. Negara anggota masih memiliki kesempatan menyempurnakan kesepakatan.

Selain itu, isu moratorium bea masuk elektronik juga menjadi perhatian. Masa berlaku kebijakan tersebut seharusnya berakhir jika tidak diperpanjang. Hal serupa juga berlaku pada moratorium TRIPS Non-Violation and Situation Complaints. Kedua kebijakan tersebut memerlukan keputusan lanjutan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Dengan perpanjangan masa pembahasan ke Jenewa, rencananya akan dibahas ketentuan interim. Perpanjangan sementara ini penting untuk menjaga stabilitas perdagangan digital. Indonesia mendukung pendekatan tersebut sambil menunggu kesepakatan permanen. Langkah ini dinilai sebagai solusi sementara yang realistis.

Komitmen Indonesia Dalam Perdagangan Multilateral

Partisipasi aktif Indonesia dalam konferensi menunjukkan komitmen terhadap perdagangan multilateral. Meski hasil pertemuan belum sepenuhnya optimal, Indonesia tetap memperjuangkan kepentingan strategis. Fokus pada pertanian dan perikanan mencerminkan prioritas nasional. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia juga terus mendorong sistem perdagangan yang adil dan inklusif. Pendekatan ini dilakukan melalui negosiasi kolektif dengan negara berkembang lainnya. Dengan strategi tersebut, Indonesia berharap memperoleh hasil yang lebih seimbang. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ke depan, pembahasan lanjutan di Jenewa akan menjadi momentum penting. Indonesia diharapkan tetap memainkan peran aktif dalam negosiasi. Dengan pendekatan yang konsisten, kepentingan nasional dapat terus diperjuangkan. Hasil akhir diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan perikanan Indonesia.