JAKARTA - Pertengahan September 2025 membawa kabar penting bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat bahwa bantuan sosial tahap 3 tahun ini telah tersalurkan lebih dari 75 persen per 15 September 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, pencapaian ini menjadi bukti bahwa program bansos terus berjalan sesuai target meski masih ada sejumlah tantangan. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia menyebutkan bahwa penyaluran bansos mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Capaian Penyaluran Bansos Hingga Pertengahan September
Dalam laporannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa untuk triwulan III tahun 2025, progres penyaluran bansos sudah cukup menggembirakan.
Bansos sembako atau BPNT telah disalurkan kepada 13.687.433 KPM dari total target 18.277.083 KPM. Angka ini setara dengan 75,89 persen. Sementara itu, PKH berhasil menjangkau 7.443.448 KPM dari target 10 juta KPM, atau sekitar 74,43 persen.
Selain itu, bansos PBI JK juga tetap berjalan dengan jangkauan lebih luas. Tercatat ada 96,8 juta peserta yang mendapat bantuan iuran kesehatan dengan nilai lebih dari Rp48 triliun. Anggaran ini langsung dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
Jenis Bansos yang Cair September 2025
Periode Juli hingga September 2025 menjadi momentum penting bagi keluarga penerima. Tiga jenis bansos utama dipastikan cair sepanjang bulan September.
1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako)
Penerima mendapatkan Rp600.000 per tahap untuk periode tiga bulan. Dana ini disalurkan melalui bank Himbara atau PT Pos, dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok.
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH memberikan bantuan sesuai kategori penerima, antara lain:
Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
Anak SD: Rp225.000
Anak SMP: Rp375.000
Anak SMA: Rp500.000
Ibu hamil/nifas: Rp750.000
Lansia (?60 tahun): Rp600.000
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
Nominal ini berlaku per tiga bulan, dan langsung ditransfer ke rekening KKS penerima.
3. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
Bantuan ini senilai Rp42.000 per orang per bulan. Dana dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan sehingga penerima tidak perlu mengeluarkan biaya iuran.
KPM Baru dan Proses Burekol
Tidak sedikit keluarga baru yang masuk daftar penerima bansos tahap ini. Untuk mereka yang belum memiliki rekening, Kemensos melakukan mekanisme Buka Rekening Kolektif (Burekol).
Dalam program BPNT, tercatat ada 2.164.852 KPM yang masih dalam proses Burekol, dan 1.736.558 sudah berhasil menerima rekening. Untuk PKH, jumlahnya 1.945.399 KPM dalam proses, dan 1.720.156 telah berhasil.
Artinya, sebagian besar penerima baru masih menunggu proses administrasi selesai sebelum bisa mencairkan bantuan. Bagi mereka, pencairan biasanya dilakukan sekaligus untuk tahap 2 dan tahap 3.
Kendala KPM dalam Mencairkan Bansos
Meski progresnya tinggi, tetap ada sebagian KPM yang gagal mencairkan bantuan. Kendala paling sering adalah masalah administratif.
Beberapa data NIK penerima tidak valid, ada yang tidak sinkron dengan Dukcapil, bahkan ada yang tidak memenuhi syarat perbankan. Dalam kasus semacam ini, Kemensos memastikan bantuan dialihkan kepada masyarakat desil 1, yaitu kelompok sangat miskin yang hanya menerima salah satu dari program PKH, BPNT, atau PBI JK.
Selain itu, penyalahgunaan bansos juga menjadi perhatian. Gus Ipul menegaskan bahwa penerima yang terindikasi judi online, berstatus ASN, TNI-Polri, anggota DPR/DPRD, maupun pegawai BUMN akan dicoret dari daftar.
Cara Mengecek Status Bansos dengan Mudah
Masyarakat tidak perlu bingung jika ingin mengetahui status penerimaan bansos September 2025. Pemerintah menyediakan layanan cek bansos yang bisa diakses menggunakan data KTP.
Langkah-langkahnya cukup mudah:
Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Pilih wilayah domisili mulai dari provinsi hingga desa.
Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
Ketik kode captcha yang tersedia.
Klik tombol “Cari Data”.
Dalam hitungan detik, sistem akan menampilkan status penerima sekaligus informasi apakah bantuan sudah cair.
Pentingnya Pemutakhiran Data Penerima
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial menekankan pentingnya pemutakhiran Data Sosial Ekonomi (DTSEN). Data ini akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bansos.
Menurut Gus Ipul, proses pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar bantuan tepat sasaran. Jika data tidak diperbarui, risiko salah sasaran akan semakin besar, termasuk kemungkinan ada penerima ganda atau penerima yang sudah tidak berhak.
Dengan sistem DTSEN, pemerintah berharap penyaluran bansos semakin akurat, cepat, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Penyaluran bansos tahap 3 tahun 2025 per 15 September sudah mencapai 75 persen lebih. Meski masih ada kendala pada sebagian KPM, secara umum progres ini menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai jalur.
Tiga jenis bantuan utama, yaitu PKH, BPNT, dan PBI JK, tetap menjadi andalan bagi jutaan keluarga di Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme khusus untuk KPM baru melalui program Burekol.
Bagi masyarakat, penting untuk selalu mengecek status bansos, menjaga validitas data, serta memanfaatkan bantuan dengan bijak. Dengan begitu, bansos benar-benar bisa menjadi penopang kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.
